Guru Honorer Menuntut Penambahan Kuota P3K.
Selain halaman Pemda para guru honorer juga diarahkan ke aula Husni Hamid,
Mereka bersatu untuk menyoroti kebijakan pemerintah daerah terkait pengangkatan seluruh guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam sambutannya, Plt Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang, Uyat, menegaskan bahwa aksi damai ini adalah wujud dari upaya untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang terhormat dan terstruktur.
“Kami Sebagai guru, kita harus menyuarakan aspirasi kita secara jernih tanpa menimbulkan kerusuhan,” ujar Uyat.
Para peserta aksi membawa spanduk-spanduk dengan berbagai tuntutan, seperti ‘Angkat seluruh guru honorer menjadi PPPK tanpa tes’, ‘Tambah kuota PPPK Karawang’, dan #2024 Ganti Status Honorer Jadi P3K.
Salah seorang guru honorer, Dani, yang ikut dalam aksi tersebut menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah karena nasib para guru honorer masih belum jelas.
“Kami ingin mendapat pengakuan yang layak atas pengabdian kami selama bertahun-tahun,” ungkap Hismawati kepada awak media.
Menurut Dani, ia telah mengabdi sebagai guru di sekolah dasar selama 18 tahun dan berharap mendapatkan status P3K tanpa harus mengikuti tes tambahan.
“Dengan adanya aksi ini, kami berharap bisa hidup sejahtera dan mendapatkan pengakuan yang sesuai dengan dedikasi kami dalam dunia pendidikan,” tandasnya.
Aksi damai ini juga menjadi bagian dari tuntutan agar para guru honorer bisa merasakan kemerdekaan dalam Kurikulum Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar"Teruslah Menginspirasi, Mencerahkan Dan Mengubah Dunia Melalui Pendidikan.Semangat Untuk Semua Pendidik Dan Pelajar Diseluruh Indonesia. yang dicanangkan pemerintah.
(m.d)+
